Balam.redmol.id/Halsel - Senin, (9/3/2026). Digegerkan Badan permusyawaratan desa (BPD) desa Papaceda, kecamatan gane barat, kabupaten Halmahera Selatan menggelar Musyawarah desa (Musdes), namun bendaraha dan kades tidak hadir
Padahal kami sudah mengundang secara terhormat kepada pemerintah desa papaceda dalam hal rapat umum untuk membahas persolan Laporan penyelngaraan pemerintah desa. Sebagaimana di tuankan dalam pasal 2 permendagri no 46 tahun 2016 sebgaimna di atur dalam UUD no 20 tahun 2018 yang itu pemerintah desa wajib meberikan" kata Ketua BPD Papaceda
informasi penyelengaraan pemrintah desa (IPPD) di sampaikan kepada masyarakat” namun naasnya pemrintah desa dalam hal memediasi rapat yang diselenggarakan oleh BPD, Kepala desa papaceda (amir wael) dan bendahara desa (Anto) kaur umum (sofyan tuasikal) tidak menghadiri uadangan rapat yang di mediasi oleh BPD.
"soal laporan/informasi yang harusnya di sampaikan pada masyarakat desa setempat pada tahun angaran 2025" Tambahnya
Namun kepala desa beralasan bahwa “saya takut iko rapat jangan kaco” ucap kades yang di sampaikan oleh salah satu pemrintah desa saat berkomunikasi ke kediaman beliau.
Untuk itu, masyarakat memintah dengan hormat kepada INSPKTORAT & DPMD HALSEL Segerah melakukan audit terbuka untuk keplah desa papaceda pada tahun angaran 2023-2025 yang sampai hari ini bolom ada titik temu soal dugaan korupsi yang di praktekan oleh keplah desa setempat.
Torang berharap pemerintah daerah kabupaten Halmahera Selatan, tetap kopertif dalam mengontrol pengelolaan pemrintahan yang bersih dari korupsi atau hal serupa.
masyarakat desa papaceda tau betul bagaimana sikap dan pengelolaan angaran desa yang tara bersentuh langsung deng masyarakat desa. bebrapa program yang mangrak sampai saat ini.
Salah satunya ada program fisik 2025 tara selsai sampe skrang. Bahkan keplah desa papaceda (amir wael) saat ini masi banyak program yang belum trselesaikan. Salah satunya program fisik yang ada di desa papaceda. Ada juga beberpa kali kades papceda tara menghadiri rapat yang torng msyarakat selngarakan smpe BPD ada apa sebnarnya kades papaceda?
Bahkan perubahan angaran yang harusnya melibatkan masyarakat. kades dan bebrpa pemerintah desa tidak melibatkan masyarakat dan beberpa elemn yang ada di desa. Keputusan itu lahir dari PEMDES setempat tampa musywarah mufakat. Dalam hal ini torang mengangap bahwa kades papaceda perlu di berikan sanksi hukum atas pelngaran-pelngaran konstitusi yang telah di amanatkan melalui UUD. Kades sendri dalam hal keputusan tidak melibatkan masyarkat sama sekli.
Belum juga Kades papceda tidak sekalipun membuat rapat umum hususnya di desa papceda. Sampai saat ini masih maraknya soal pemerintah desa yang bobrok dan cacat prosedural oleh Pemdes papaceda.
Masyarakat meminta kepada bapak bupati Halmahera Selatan agar cobot kades Papaceda yang diduga makan dana desa 2023-2025.
